Bimtek untuk DPRD & Anggota Dewan

diantaranya:

1. Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
2. Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
3. Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
4. Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
5. Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
6. Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
7. Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
8. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Fungsi DPRD
9. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
10. Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
11. Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
12. Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
13. Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD


Diklat / Bimtek Penanaman Modal Daerah
Pada kategori Diklat / Bimtek penanaman modal daerah ini, fokus Diklat / Bimtek lembaga pemerintahan ini ditujukan agar adanya keseragaman pemahaman dan kemampuan dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal karena apabila tidak dilakukan rencana penanaman modal yang baik dalam perencanaannya maka pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan tidak akan sinkron, dan dampak jangka panjangnya adalah ketidakefisienan anggaran

diantaranya:

1. Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
2. Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
3. Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
4. Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
5. Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
6. Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah


Bimtek Keuangan DaerahPada kategori Diklat / Bimtek Keuangan Daerah ini, fokus Diklat / Bimtek lembaga pemerintahan ini ditujukan untuk menyamakan persepsi tentang pengelolaan keuangan daerah yang benar, yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengelola keuangan lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya.
Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan penerintahan daerah dan menjadi suatu subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara, harus dikelola secara profesional sehingga dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih.

diantaranya:

1. Materi BImtek Diklat Keuangan diantaranya:1. Bimtek dan Sosialisasi permendagri no. 37 tahun 2014 tentang Bimtek penyusunan apbd TA 2015
2. Bimtek Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016
3. Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara
4. Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5. Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
6. Bimtek Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
7. Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
8. Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU/BLUD)
9. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
10. Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
11. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
12. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
13. Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
14. Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
15. Bimtek Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
16. Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
17. Strategi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) tahun 2020 sesuai dokumen perencanaan dan standar satuan harga
18. Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
19. Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
20. Bimtek PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pengganti PP No 58 Tahun 2005), Permendagri No 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Permendagri No 133 tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
21. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
22. Bimtek Rencana Strategis (Renstra) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
23. Bimtek dana Hibah Bansos (Bantuan Sosial)
24. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja SKPD Sesuai Permendagri 13 thn 2006Serta Penyusunan Tata Naskah Dinas Daerah
25. Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai PP 12 Tahun 2019


Materi Bimtek Diklat Kepegawaian

diantaranya:

1. Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
2. Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
3. Bimtek Sistem Administrasi Kepegawaian
4. Bimtek Analisis Beban Kerja (ABK)
5. Bimtek Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
6. Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian
7. Bimtek Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
8. Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
9. Bimtek Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun
10. Bimtek Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)11. BIMTEK RENSTRA, RENJA, dan LAKIP
12. Bimtek Kebijakan Kehumasan Dan Keprotokoleran Serta Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Bidang Umum, Humas Dan Protokoler Di Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Pelayanan Publik
13. Bimtek Kinerja Tugas Camat / Lurah / Kepala Desa dan Sekretaris Daerah.


Materi Bimtek Diklat Kearsipan

diantaranya:

1. Bimtek Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center), Sesuai dengan UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan
2. Bimtek Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) .
3. Bimtek Korespondensi dan Tata Naskah Dinas dilingkungan Aparatur Pemda, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota.


Materi Bimtek Diklat Aset / Barang Milik Daerah

diantaranya:

1. Bimtek Strategi dan Tata Cara serta Teknik Penilaian Aset Daerah.
2. Bimtek Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara.
3. Bimtek Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA).
4. Bimtek Sistem dan Tata Cara Penghapusan Aset.
5. Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas


Materi Bimtek Diklat Pengadaan Barang/Jasa

diantaranya:

1. Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (PBJ).
2. Bimtek diklat dan Pelatihan Pedoman Pengadaan ALKES dan OBAT Dengan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa Tender Berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 ( Perubahan Keempat PERPRES No. 54 Tahun 2010) dan PERMENKES No. 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik ( E-CATALOGUE ).
3. Bimtek Tentang Pointers Perubahan IV Perpres No. 54 Tahun 2010 (Perpres No. 4 Tahun 2015) dan Inpres No. 1 Tahun 2015.
4. Bimtek Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Bimtek Dan Sosialisasi Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Bimtek Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.70 THN 2012.


Materi Bimtek Diklat Desa

diantaranya:

1. Perencanaan Program Kegiatan Desa dalam RKPDes sebagai Dasar Pengganggaran Belanja Desa dalam APBDes
2. Workhsop Penganggaran APBDes melalui Sistem Aplikasi SISKUDES
3. Bimtek Penatausahaan dan Pembukuaan melalui Aplikasi SISKUDES
4. Bimtek Penginputan APBDes Perubahan melalui Aplikasi SISKUDES
5. Pelatihan Pengelolaan Ambulance Desa
6.Bimbingan Teknis SIPADES.
7.Penguatan Kapasitas Kader Teknis Perencana Desa
8.Penguatan Kapasitas Badan Perwakilan Desa.

 


 

error: Content is protected !!
Open chat
Ada Yang Bisa Kami Bantu
Menerima Permintaan | BIMTEK | Seminar | Workshop | Sertifikasi Barang dan Jasa | dll.