Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Instansi Pemerintah

Bimtek Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah

Pajak di definisikan sebagai kontribusi wajib masyarakat atau instansi terhadap negara, bersifat memaksa, dan telah diatur dalam undang-undang. Wajib pajak bersedia membayarkan pajaknya tanpa mendapatkan imbalan apapun secara langsung karena uang pajak ini nantinya akan digunakan negara untuk keperluan dan kesejahteraan bangsa. Wajib pajak ternyata tidak hanya perseorangan pribadi, tetapi kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintahan juga berlaku.

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pajak pemerintahan akan dijelaskan langsung oleh narasumber dalam Bimtek Perpajakan yang akan diadakan oleh PPASN. Info selengkapnya bisa menghubungi kami:

pusdiklat pemendagri phone
pusdiklat pemendagri wa

Jika ada yang kurang jelas mengenai informasi yang kami sampaikan dibawah, maka bisa ditanyakan langsung kepada team kami melalui nomor diatas.


Materi Bimtek

Dalam dunia perpajakan Indonesia ada yang namanya system assesment, yaitu berupa tuntutan wajib pajak bagi masyarakat ataupun instansi pemerintah, perhitungan juga dilakukan sendiri, dan juga melakukan pembayaran serta pelaporan pajak terutang. Maka dari itu, wajib pajak wajib terdaftar dalam pelayanan pajak di wilayahnya, termasuk kedudukan wajib pajak untuk memberikan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan dalam pembangunan negara. Setiap wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal. Hal ini dikarenakan setiap wajib pajak memiliki tanggungan pajak yang berbeda-beda. Kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintahan memiliki nilai tanggungan yang berbeda dengan perseorangan pribadi.

Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Instansi Pemerintah

Beberapa fungsi NPWP dalam dunia perpajakan adalah sebagai berikut.

  • Saran dalam administrasi perpajakan
  • Identitas atau tanda pengenal tiap wajib pajak
  • Menjaga ketetertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak
  • Pengawasan administrasi perpajakan

Perpajakan harus selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintahan ataupun perseorangan pribadi adalah bendahara pemerintah. Bendahara disini juga termasuk dalam menjalankan pengeluaran dan pemegangan kas.

Undang-Undang Mengatur Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah

Semua wajib pajak termasuk masyarakat, instansi pemerintah, dan bendahara negara sendiri wajib mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama yang berhubungan dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta bea materai. Khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD, kewajiban pajak telah ditetapkan sebagai PPN dan PPnBM.

Kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintahan dan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor. 136/PMK No. 3 Tahun 2012 mengenai penunjuk BUMN dalam memungut, melapor, dan menyetor. Tak hanya pemerintah kota, pemerintah yang ada di daerah masing-masing memiliki peran dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Semua modal dan sumber dana berasal dari APBN dan APBD.

Pada kenyataannya, masih banyak sekali masyarakat dan instansi pemerintah sendiri yang melanggar kewajiban perpajakan ini. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman yang lebih mengenai pentingnya perpajakan bagi pembangunan bangsa ini. Pada tahun 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada sebanyak 30 instansi pemerintah tidak melakukan wajib pajak. Hal ini pasti akan merugikan pemerintah Indonesia sendiri dan tentunya merugikan kita semua sebagai masyarakat Indonesia.


Jadwal dan Lokasi Bimtek

Berikut ini adalah info jadwal dan lokasi Pelatihan Kewajiban Perpajakan Bagi Instansi Pemerintah

HariTanggalLokasi
Januari
Jumat - Sabtu11 - 12#rowspan#

Lokasi Bimtek


  • Hotel Ibis Styles Jakarta
  • Hotel Pesonna Yogyakarta
  • Hotel Pacific Palace Batam
  • Hotel Fave Kuta Bali
  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung
  • Hotel Bintang Sengigi Lombok
  • Hotel Grand Antares Medan
  • Hotel Banjarmasin Internasional Banjarmasin
  • Hotel Furaya Pekanbaru



Lokasi Study Tour


  • Singapore
  • Malaysia
  • Thailand
Kamis - Jumat17 - 18
Jumat - Sabtu25 - 26
Selasa - Rabu29 - 30
Februari
Jumat - Sabtu08 - 09
Selasa - Rabu12 - 13
Kamis - Jumat21 - 22
Rabu - Kamis27 - 28
Maret
Senin - Selasa04 - 05
Kamis - Jumat14 - 15
Jumat - Sabtu22 - 23
Jumat - Sabtu29 - 30
April
Jumat - Sabtu05 - 06
Jumat - Sabtu12 - 13
Kamis - Jumat25 - 26
Senin - Selasa29 - 30
Mei
Jumat - Sabtu03 - 04
Jumat - Sabtu10 - 11
Kamis - Jumat16 - 17
Selasa - Rabu21 - 22
Selasa - Rabu28 - 29
Juni
Rabu - Kamis19 - 20
Kamis - Jumat27 - 28


Hubungi Kami:

pusdiklat pemendagri phone
pusdiklat pemendagri wa


Fasilitas dan Pendaftaran

Kami telah menyiapkan berbagai fasilitas menarik dan juga bonus untuk pelatihan atau bimtek yang akan kami adakan.



Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

TIDAK MENGINAP

Rp 3.500.000

Tidak ada fasilitas penginapan

Coffee Break & Lunch

Seminar Kit

Tas Eksklusif

Sertifikat Pelatihan

City Tour

Flashdisk Berisi Materi Bimtek

Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)

MENGINAP

Rp 4.500.000

Menginap di Hotel (Twin Sharing)

Coffee Break, Lunch & Dinner

Seminar Kit

Tas Eksklusif

Sertifikat Pelatihan

City Tour

Flashdisk Berisi Materi Bimtek

Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)

Jika masih ada yang perlu ditanyakan mengenai Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Instansi Pemerintah, silahkan hubungi kami melalui nomor yang tertera diatas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DAFTAR VIA WHATSAPP