Bimtek BMD BPKD Padang Panjang dan RSUD Singkawang

Pada tanggal 5 Desember 2018 PPASN mengadakan pelatihan “Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016” yang diikuti oleh BPKD Padang Panjang dan RSUD Singkawang. Bimtek yang diselenggarakan di Hotel Ibis Styles Mangga Dua Jakarta selama dua hari berjalan dengan lancar tanpa kendala. Peserta pelatihan juga bisa menerima semua materi dengan baik. Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Pelatihan BMD ini dibawakan oleh Bapak Hariyanto Kadi dari Kemenkeu, dengan latar pendidikan beliau yang tidak perlu diragukan lagi. Berikut ini adalah suasana pelatihan BPKD Padang Panjang dan RSUD Singkawang yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 5 – 6 Desember 2018: suasana Bimtek BPKD Padang Panjang dan RSUD Singkawang Pelatihan BPKD Padang Panjang dan RSUD Singkawang Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016

Sekilas Isi Permendagri No. 19 Tahun 2016

Yang memegang kekuasaan dalam mengelola barang milik daerah adalah Kepala Daerah, sedangkan pengelolanya adalah Sekretaris Daerah. Barang milik daerah meliputi:
  1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas melalui APBD.
  2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Barang milik daerah tidak boleh digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah. Dan Barang milik daerah tidak bisa disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh melalui APBD dilengkapi dokumen pengadaan dan dokumen perolehan dimana sifatnya berwujud maupun tidak berwujud. Barang milik daerah yang diperoleh dari hal lainnya yang sah, meliputi:
  1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
  2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
  3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  5. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk
  1. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah
  2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah
  3. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota
  4. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah
  5. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD
  6. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah
  7. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
Jika anda ingin materi lengkap mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016, maka bisa hubungi kami. Narasumber akan membawakan materi dalam bentuk teori hingga mempraktekkannya.
Keberhasilan pelatihan kali ini adalah berkat kerjasama penyelenggara pelatihan yaitu PPASN dengan peserta pelatihan dari BPKD Padang Panjang dan RSUD Singkawang. Jika ada yang perlu ditanyakan mengenai Diklat ini dan atau anda ingin melaksanakan pelatihan dengan tema yang sama bisa menghubungi kami melalui kontak:

Atau bisa juga dengan mengunjungi halaman “Bimtek Tata Cara Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah/Negara (BMD/N) Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016“. Kami berharap bisa terus membantu pemerintah dalam mengembangkan SDM di setiap Instansi Pemerintahan Daerah, seperti terlaksananya Bimtek BPKD Padang Panjang dan RSUD Singkawang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DAFTAR VIA WHATSAPP